fixmakassar.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan klarifikasi terkait realisasi anggaran pendidikan yang tak mencapai 20% dari APBN, seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Dalam Rapat Paripurna DPR RI baru-baru ini, beliau menegaskan bahwa alokasi 20% tersebut memang sudah dialokasikan sesuai aturan, namun bukan berarti harus ludes terpakai. Seperti pepatah, "bukan sekadar memberi makan, tapi memberi makan yang bergizi," Sri Mulyani menekankan pentingnya efektivitas dan dampak anggaran, bukan hanya pemenuhan angka.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah lebih fokus pada hasil dan dampak anggaran pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Anggaran yang besar tanpa terukur dampaknya, bagaikan menyiram tanaman dengan air yang melimpah, tetapi tanaman tersebut tetap layu. Oleh karena itu, berbagai upaya peningkatan tata kelola terus dilakukan, termasuk pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang kini telah mencapai lebih dari Rp 150 triliun. "Komitmen kami bukan hanya pada angka, tetapi pada kualitas pendidikan, riset, dan kebudayaan," tegasnya.
Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, I Wayan Sudiarta, menyoroti rendahnya realisasi anggaran pendidikan yang kerap kali hanya mencapai 16% dari APBN. Data fixmakassar.com menunjukkan, pada 2024, dari total anggaran pendidikan Rp 665 triliun (20% dari APBN Rp 3.325,1 triliun), realisasinya hanya Rp 550,4 triliun (16,43%). Sementara di awal 2025, dari alokasi Rp 724,3 triliun (20% dari APBN Rp 3.621,3 triliun), baru terealisasi Rp 76,4 triliun (10,6%).
Sri Mulyani menanggapi hal ini dengan menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Anggaran pendidikan, baginya, bukan sekadar angka yang harus dihabiskan, melainkan investasi jangka panjang yang harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah, katanya, terus berupaya untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal.
