fixmakassar.com – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka pintu harapan bagi pemerintah daerah (Pemda) yang tengah dirundung kekhawatiran pemangkasan anggaran transfer. Secercah harapan ini muncul dengan satu syarat krusial: Pemda harus menunjukkan perbaikan kinerja keuangan yang signifikan.
Sebelumnya, suara sumbang dari 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bergema di Kementerian Keuangan, memohon agar anggaran transfer ke daerah tahun 2026 tidak dipangkas. "Saya akan kembalikan anggaran itu jika kinerja mereka membaik. Jika tidak, untuk apa?" tegas Purbaya kepada awak media di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Purbaya memahami betul kegelisahan para gubernur. Namun, ia menyoroti bahwa dana transfer ke daerah seringkali bak air yang tumpah, tidak tepat sasaran. "Tentu semua pihak akan kecewa. Tetapi, yang lebih mengecewakan adalah rakyat dan pemerintah pusat, karena banyak dana yang tidak efektif. Jika mereka mampu memperbaiki kinerja hingga triwulan kedua tahun depan dan menunjukkan hasil yang memuaskan, kami akan mempertimbangkannya," jelas Purbaya.
Seperti yang dilansir fixmakassar.com – sebelumnya, Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, sebagai representasi APSI, dengan tegas menolak pemotongan anggaran transfer ke daerah tahun 2026. Menurutnya, pemotongan tersebut akan menjadi beban berat bagi daerah.
"Kami semua, para gubernur, telah menyampaikan aspirasi kepada Bapak Menteri Keuangan agar mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini, anggaran hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan, akan berkurang. Oleh karena itu, kami memohon agar tidak ada pemotongan," ungkap Sherly di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Keluhan senada juga dilontarkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang wilayahnya mengalami pemotongan anggaran hingga 25%. Ia berharap Purbaya dapat melakukan evaluasi agar pertumbuhan ekonomi di daerahnya dapat berjalan sesuai harapan.
"Kami semua mengusulkan agar anggaran tidak dipotong, karena itu akan menjadi beban bagi masing-masing provinsi," tegas Muzakir.
