fixmakassar.com – Bayangan kelangkaan telur dan cabai mulai menghantui warga Jakarta dan Jawa Barat. Seperti kapal yang kehilangan jangkar, pasokan kedua komoditas penting ini terancam terhambat akibat demo para sopir truk yang menolak aturan pelarangan truk obesitas atau over dimension-over load (ODOL). Situasi ini ibarat badai yang mengancam ketenangan dapur rumah tangga.
Direktur Ketersediaan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Indra Wijayanto, mengungkapkan kekhawatirannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025. Ia menyebut beberapa asosiasi produsen telur dan cabai telah mengirimkan surat resmi terkait keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh demo tersebut. "Ini sudah cukup mengganggu," tegas Indra, mengungkapkan dampaknya terhadap pasokan di Jakarta dan Jawa Barat.
Program nasional Zero ODOL, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 28 Tahun 2021, menjadi biang keladi permasalahan ini. Meskipun bertujuan mulia, implementasinya yang molor hingga kini justru menimbulkan gejolak. Wacana penerapannya tahun depan bahkan memicu penolakan keras dari para sopir truk, sehingga arus logistik pangan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah terganggu. Kondisi ini seperti roda ekonomi yang mendadak tersendat.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menargetkan penerapan efektif Zero ODOL pada tahun 2026. Namun, ia mengakui lambatnya proses implementasi karena masih membutuhkan pembahasan lintas sektoral yang menyeluruh. AHY mengatakan, "Kita tidak bisa hanya satu atau dua pertemuan. Ini akan melibatkan semua pihak," menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan ini.
Pemerintah berencana melibatkan pelaku usaha logistik dan menetapkan Jawa Barat sebagai wilayah percontohan implementasi Zero ODOL, mengingat provinsi tersebut memiliki 54 kawasan industri dari total 164 di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa menjadi solusi, sekaligus menjadi lampu penerang di tengah kegelapan ancaman krisis pangan. Namun, waktu terus berjalan, dan pertanyaan besarnya adalah: apakah solusi ini cukup cepat untuk mencegah dampak buruk yang lebih luas?
