fixmakassar.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kepastian: aliran dana transfer ke daerah (TKD) tetap mengalir deras. Ibarat aliran sungai yang tak pernah kering, dana ini menjadi nadi pembangunan di seluruh Indonesia, memastikan kesejahteraan rakyat terus meningkat. Dalam keterangannya Selasa (2/9/2025), Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendistribusikan anggaran secara merata. "APBN, melalui belanja kementerian/lembaga dan TKD, menunjukkan upaya untuk redistribusi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," tegasnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalokasikan belanja kementerian/lembaga dan TKD per kapita dengan variasi yang disesuaikan dengan karakteristik, tantangan, dan potensi masing-masing daerah. Distribusi ini bagaikan menyiram tanaman yang berbeda-beda kebutuhan airnya, agar semuanya tumbuh subur. Sumatera menerima Rp 6,5 juta per kapita, Kalimantan Rp 8,5 juta, Sulawesi Rp 7,3 juta, Jawa Rp 5,1 juta, Bali-Nusa Tenggara Rp 6,4 juta, dan Maluku-Papua Rp 12,5 juta.
Alokasi ini mendukung program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Selain belanja kementerian/lembaga, pemerintah menyiapkan TKD 2026 sebesar Rp 650 triliun. Jumlah ini bukan angka kecil, melainkan kekuatan besar untuk membiayai kebutuhan pegawai, operasional, dan pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya. Rinciannya meliputi Dana Bagi Hasil (Rp 45,1 triliun), Dana Alokasi Umum (Rp 373,8 triliun), Dana Alokasi Khusus (Rp 155,1 triliun), Dana Otsus (Rp 13,1 triliun), Dana Istimewa DIY (Rp 500 miliar), Dana Desa (Rp 60,6 triliun), dan insentif fiskal (Rp 1,8 triliun).
Kebijakan TKD ini dirancang untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, termasuk memperhatikan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Dana Istimewa DIY, serta Dana Desa yang berperan penting dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. TKD diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembangunan daerah. Dengan sinergi antara belanja pusat dan daerah, program pemerintah diharapkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Layaknya orkestra yang harmonis, kolaborasi ini akan menghasilkan simfoni pembangunan yang merdu.
