fixmakassar.com – Gelombang protes mengguncang pemerintahan! Center of Economic and Law Studies (CELIOS), lembaga ekonomi ternama, meluncurkan publikasi berjudul "Shrinking Middle Class, Pajak, Utang dan Jalan Keluarnya", yang berisi kritik pedas dan delapan tuntutan berani. Laporan ini bagaikan bom waktu yang mengungkap sejumlah permasalahan ekonomi yang membayangi Indonesia, dari kelas menengah yang menciut hingga APBN yang "sakit".
CELIOS, melalui Direktur Ekonom Nailul Huda, Direktur Eksekutif Bhima Yudhistira Adhinegara, dan Direktur Kebijakan Fiskal Media Wahyudi Askar, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pertumbuhan ekonomi yang jauh dari harapan rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang "pincang", dimana angka-angka statistik tak sejalan dengan realita di lapangan, menjadi sorotan utama. Harga beras melambung, PHK merajalela, dan banyak pekerja beralih ke sektor informal; sebuah gambaran ekonomi yang "napasnya sesak". Kinerja APBN 2025 yang lebih buruk dibanding 2021, dan alokasi dana pendidikan yang dipertanyakan, semakin menambah daftar panjang permasalahan.
Publikasinya tak segan-segan "mengamuk" dengan menuntut perombakan besar-besaran. Delapan tuntutan "tajam" dilayangkan, dimulai dari pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tuntutan ini "menggelegar" dengan seruan pembatalan kenaikan tunjangan DPR, penetapan gaji tunggal anggota DPR, dan pembentukan komite remunerasi independen.
Tak hanya itu, CELIOS juga mendesak pemerintah untuk segera menerapkan Pajak Kekayaan, mensahkan RUU perampasan aset, dan merevisi total regulasi perpajakan. Kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat harus dibatalkan, dan tarif PPn diturunkan menjadi 8%. Efisiensi anggaran juga menjadi sorotan, dengan usulan pemangkasan APBN untuk POLRI dan evaluasi total anggaran MBG, KopDes Merah Putih, dan Danantara, yang anggaran tersebut dialihkan untuk subsidi tunai rakyat kecil.
Restrukturisasi utang pemerintah dan penghentian penambahan utang baru juga menjadi tuntutan penting. CELIOS juga menekankan pentingnya pemerintah menjalankan putusan MK terkait larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri, termasuk menjadi komisaris. Terakhir, CELIOS meminta penghentian Proyek Strategis Nasional yang merugikan keuangan negara, termasuk pembangunan IKN dan Kawasan Food Estate. Tuntutan-tuntutan ini "menyeruak" dan menunggu respon serius dari pemerintah.
