APBN Februari ‘Merah’! Defisit Rp 135 T, Menkeu Buka Suara
fixmakassar.com – Sebuah sinyal keuangan yang patut dicermati datang dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Februari 2026 mencatat defisit yang cukup signifikan, mencapai Rp 135,7 triliun. Angka ini, yang setara dengan 0,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menandakan bahwa pengeluaran negara melampaui pendapatannya di awal tahun fiskal ini.
Defisit ini, yang sering diibaratkan sebagai "kantong belanja" negara yang lebih besar dari "dompet pemasukan", terjadi karena pendapatan negara yang terkumpul hingga 28 Februari 2026 hanya mencapai Rp 358 triliun. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi jauh lebih tinggi, menyentuh angka Rp 493,8 triliun. Situasi ini menunjukkan tantangan dalam menjaga keseimbangan fiskal di tengah berbagai kebutuhan pembangunan dan stimulus ekonomi.
Purbaya, dalam konferensi pers di kantornya, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/3/2026), menjelaskan rincian pendapatan negara. Dari total Rp 358 triliun, penerimaan pajak menjadi tulang punggung dengan kontribusi Rp 245,1 triliun. Disusul oleh kepabeanan dan cukai sebesar Rp 44,9 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp 68 triliun. "Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30%. Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan," tegas Purbaya, memberikan secercah optimisme di tengah angka defisit.
Di sisi pengeluaran, belanja negara yang membengkak hingga Rp 493,8 triliun didominasi oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp 346,1 triliun. Sisanya, Rp 147,7 triliun, dialokasikan sebagai transfer ke daerah, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan regional dan otonomi daerah. Menkeu Purbaya juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga roda perekonomian tetap berputar. "Kita pastikan semua faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan baik," ujarnya, seolah ingin menenangkan kekhawatiran publik dan pasar akan kondisi fiskal negara.
