Gawat! Moody’s Beri Sinyal Merah, RI Punya Jawaban Telak?
fixmakassar.com – Jakarta – Lembaga pemeringkat kredit global Moody’s Investors Service baru-baru ini mengirimkan sinyal "negatif" ke pasar, mengubah outlook kredit Indonesia dari yang tadinya "stabil". Keputusan ini, yang diumumkan pada Minggu (8/2/2026), memang seperti awan mendung yang tiba-tiba muncul di langit cerah ekonomi. Namun, pemerintah Indonesia tak tinggal diam, segera menyiapkan payung kebijakan dan kerangka kelembagaan yang diyakini mampu menangkis kekhawatiran tersebut, sembari Moody’s tetap mempertahankan peringkat kredit Baa2.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan optimisme pemerintah. "Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan," tegas Haryo, seolah menabuh genderang keyakinan di tengah riuhnya spekulasi.
Keyakinan ini bukan tanpa dasar. Haryo mengungkapkan, fundamental perekonomian Indonesia masih kokoh bak karang di tengah ombak. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV-2025 mencapai 5,39%, angka tertinggi sejak badai pandemi COVID-19 melanda. Angka solid ini mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan 2025 mencapai 5,11%, menunjukkan denyut nadi ekonomi yang kuat dan stabil.
Salah satu jurus andalan pemerintah adalah penguatan kerangka investasi melalui Danantara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi payung hukum pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, disusul UU Nomor 16 Tahun 2025 yang memisahkan fungsi regulasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari operasional Danantara. Langkah ini bukan sekadar formalitas; Danantara bahkan telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 kepada Komisi XI DPR RI, membuktikan keseriusan dalam menarik dan mengelola investasi.
Pemerintah juga memastikan koordinasi pembiayaan yang lebih terstruktur. Program prioritas nasional tetap dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara Danantara menjadi motor penggerak pembiayaan pembangunan lainnya. Pemisahan peran ini adalah kunci untuk menjaga disiplin fiskal, dengan defisit APBN tetap di bawah 3%. Realisasi defisit APBN 2025 hanya 2,92%, dan target 2026 dipatok 2,68%. Ini menunjukkan pemerintah berhati-hati dalam mengelola keuangan negara, tidak membiarkan defisit menjadi beban berlebihan.
Di tengah upaya menjaga kesehatan fiskal, program-program strategis tetap berjalan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk penguatan sumber daya manusia. Dengan 22.091 dapur komunitas beroperasi, lebih dari 55 juta penerima manfaat, dan penciptaan lebih dari 1 juta lapangan kerja, MBG menjadi bukti nyata komitmen pemerintah. Efisiensi anggaran juga diterapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang fokus pada pengendalian pengeluaran administratif tanpa mengorbankan program pembangunan inti.
Tak hanya itu, reformasi struktural di pasar modal juga terus digenjot. Koordinasi erat antara Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menghasilkan langkah-langkah seperti peningkatan minimum free float menjadi 15%, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership, percepatan demutualisasi bursa, dan peningkatan kualitas keterbukaan informasi. Draf regulasi terkait dijadwalkan terbit Maret 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penguatan integritas dan tata kelola pasar modal nasional.
Afirmasi peringkat kredit Baa2 oleh Moody’s, di tengah perubahan outlook, menjadi pengingat bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih kuat. Dengan serangkaian kebijakan proaktif dan reformasi yang terus berjalan, pemerintah optimis dapat menjawab tantangan ini, mengubah awan mendung menjadi peluang untuk bersinar lebih terang.
