fixmakassar.com – Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 yang mencapai 5,12% YoY, bagai buah simalakama. Pemerintah menyebutnya prestasi gemilang, sementara sejumlah ekonom justru mencurigai kredibilitas data tersebut. Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menganggap angka tersebut "sudah bagus," bahkan berpotensi lebih tinggi jika deregulasi berjalan lancar. Pernyataan ini menimbulkan gelombang pertanyaan, mengingat beberapa indikator ekonomi justru menunjukkan sinyal yang berbeda.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, misalnya, mengungkapkan keraguannya. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,99% dinilai janggal, mengingat sektor manufaktur tengah tertekan. "Industri manufaktur sebenarnya mengalami kontraksi, tapi PMTB malah naik tinggi? Ini anomali yang perlu penjelasan," tegas Bhima, mengingatkan pada ketidaksesuaian data dengan realita di lapangan. Ia mencontohkan, Indeks PMI manufaktur yang berada di bawah 50 poin, menunjukkan sektor ini tak mengalami ekspansi signifikan.
Senada, Ekonom CELIOS, Nailul Huda, menyatakan ketidakpercayaannya terhadap data BPS. Menurutnya, ada ketidaksinkronan antara pertumbuhan ekonomi dengan berbagai indikator leading. Ia menunjuk beberapa kejanggalan, seperti pertumbuhan ekonomi kuartal II yang lebih tinggi dari kuartal I, meski kuartal I biasanya lebih tinggi karena momen Ramadhan dan Lebaran. Pertumbuhan industri pengolahan yang tinggi juga tak sejalan dengan PMI manufaktur yang rendah, begitu pula dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stagnan.
Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, juga ikut menyuarakan keraguan. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal II jauh di bawah angka yang dirilis pemerintah, sekitar 4,7% hingga 5,0%. "Angka 5,12% agak mengejutkan," ujarnya.
Pertanyaan besar kini menggantung: apakah angka pertumbuhan ekonomi 5,12% merupakan cerminan akurat kondisi ekonomi Indonesia, atau hanya sekadar angka yang perlu dikaji ulang? Perdebatan ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akurasi data dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Data ekonomi, seperti sebuah peta, haruslah akurat agar kita tak tersesat dalam menentukan arah pembangunan.
