fixmakassar.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bagai nahkoda kapal besar, menerima lima instruksi penting dari Presiden Prabowo Subianto terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Instruksi-instruksi ini, bagai kompas yang menentukan arah perjalanan ekonomi Indonesia tahun depan, dipaparkan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025).
Pertama, Prabowo meminta percepatan reformasi kebijakan penerimaan negara. Sri Mulyani diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah. "Arahan Bapak Presiden sangat detail," ujar Sri Mulyani, mengungkapkan beban tanggung jawabnya yang tak ringan.
Kedua, fokus belanja negara diarahkan pada program-program krusial seperti Makanan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Perbaikan Sekolah. Instruksi Presiden baru terkait perbaikan jalan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan juga menjadi prioritas utama. Ini seperti mengatur orkestra ekonomi, setiap program harus selaras dan harmonis.
Ketiga, Prabowo menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran di kisaran 2,48-2,53%, sesuai pembahasan dengan DPR. Sri Mulyani diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar agar tetap stabil. "Beliau ingin market confidence tetap terjaga," jelas Sri Mulyani, menunjukkan betapa pentingnya menjaga stabilitas ekonomi.
Keempat, dukungan APBN untuk pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga. Sri Mulyani memastikan kebijakan counter cyclical akan terus berjalan melalui belanja negara tahun 2026. Ini seperti memberi suntikan energi pada roda perekonomian agar tetap berputar.
Kelima, Prabowo mendesak percepatan deregulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada APBN. "Perbaikan regulasi untuk memudahkan dunia usaha, investasi, perdagangan, dan menjaga tata kelola yang baik menjadi kunci," pungkas Sri Mulyani, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi juga menjadi prioritas. Lima perintah ini, bagaikan puzzle ekonomi yang harus dirakit Sri Mulyani dengan cermat dan teliti.
