fixmakassar.com – Kementerian Keuangan mengungkapkan lima strategi jitu untuk menggenjot penerimaan pajak dan bea cukai. Langkah ini diambil sebagai respons atas tantangan ekonomi global, seperti meningkatnya ketegangan geopolitik, perang dagang, dan proteksionisme yang mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Layaknya seorang arsitek merancang bangunan kokoh, pemerintah pun merancang strategi fiskal yang tangguh.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu, dalam keterangan tertulisnya (17/7/2025), menjelaskan lima strategi tersebut. Pertama, dilakukan program pertukaran data antar lembaga, baik internal Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Anggaran) maupun dengan kementerian lain yang terkait ekonomi dan investasi. Anggito menjelaskan, "Ini seperti menyusun puzzle raksasa, mengintegrasikan semua informasi untuk menciptakan kebijakan pajak yang adil dan transparan."
Kedua, pemerintah akan memperkuat pengawasan transaksi digital, baik domestik maupun internasional. Ketiga, penyesuaian tarif bea masuk dan perluasan cukai akan dilakukan untuk mendukung hilirisasi industri serta tujuan kesehatan dan lingkungan. Anggito menambahkan, "Dalam era deglobalisasi, perlindungan ekonomi nasional sangat penting. Pajak dan bea cukai menjadi instrumen vital untuk mencapai tujuan ekonomi kita."
Keempat, optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam menjadi fokus. Pemerintah memastikan pengusaha yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia berkontribusi selayaknya kepada negara. Kelima, pengembangan sistem inti terpadu, seperti Coretax, CEISA, dan SIMBARA, diharapkan meningkatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini bagaikan mata elang yang mengawasi setiap transaksi, memastikan keadilan dan mencegah kebocoran pendapatan negara. Anggito menegaskan, "Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan, integrasi data, transparansi, dan memperkuat administrasi perpajakan dan bea cukai."
