fixmakassar.com – Pemerintah kini tengah memutar otak mencari jalan keluar dari bayang-bayang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengancam. Gejolak harga minyak dunia yang terus meroket menjadi pemicu utama, memaksa pemerintah mengkaji berbagai opsi efisiensi agar defisit tetap terkendali di bawah 3%. Dari pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga hingga penerapan kerja dari rumah (WFH), semua masuk dalam daftar pertimbangan. Namun, satu opsi yang paling mencuri perhatian adalah wacana pemotongan gaji para pejabat negara, termasuk Menteri dan anggota DPR RI. Pertanyaannya, mampukah langkah ini menjadi perisai tangguh bagi keuangan negara, ataukah hanya sekadar tetesan air di tengah samudra?
Wacana pemotongan gaji pejabat ini sontak memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom. Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, dengan tegas menilai bahwa langkah ini tak akan memberikan dampak signifikan dalam menekan defisit fiskal pemerintah. Menurutnya, penghematan yang dihasilkan dari pemotongan gaji tersebut hanya akan berkisar di angka miliaran rupiah.
"Pengaruhnya kecil sekali itu. Kalau dihitung secara matematis, hanya beberapa miliar. Dampaknya sangat minim terhadap kebutuhan anggaran kita," ujar Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/3/2026).
Tauhid menjelaskan, angka penghematan miliaran rupiah itu bagaikan sehelai daun yang mencoba menambal kebocoran kapal tanker. Jauh di bawah perkiraan defisit fiskal yang disebabkan oleh lonjakan harga minyak global saat ini, yang bisa mencapai Rp 210 triliun. Angka fantastis ini muncul jika pemerintah memutuskan untuk menanggung seluruh kenaikan harga minyak demi mencegah perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pasaran.
Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak dunia ditetapkan di kisaran US$ 70 per barel. Namun, kenyataannya harga minyak kini telah meroket hingga US$ 100 per barel. Padahal, setiap kenaikan US$ 1 per barel di atas asumsi APBN, pemerintah berpotensi menggelontorkan tambahan belanja subsidi hingga Rp 7 triliun. "Jika ada kenaikan US$ 30 per barel dari asumsi, itu berarti kita butuh Rp 7 triliun dikali 30, yang totalnya mencapai Rp 210 triliun," ungkapnya, menegaskan betapa jurang defisit yang menganga jauh lebih lebar.
Senada dengan Tauhid, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, juga berpendapat bahwa efisiensi dari pemangkasan gaji pejabat negara ini sangat tidak seberapa jika dibandingkan dengan potensi defisit fiskal akibat kenaikan harga minyak. Bhima bahkan memperkirakan potensi pembengkakan subsidi energi dapat mencapai Rp 340 triliun, dengan asumsi harga minyak dunia bertahan di kisaran US$ 90-120 per barel.
"Jika asumsi harga minyak bertahan di rentang US$ 90-120 per barel, maka pembengkakan subsidi energi dan belanja pemerintah akan sangat signifikan," jelas Bhima.
Untuk itu, Bhima menyarankan agar pemerintah tidak hanya berhenti pada pemotongan gaji. Ia menekankan pentingnya memangkas tunjangan para pejabat, yang seringkali nilainya jauh lebih besar daripada gaji pokok. Selain itu, pajak pendapatan (PPh) yang selama ini biasanya ditanggung oleh pemerintah untuk anggota DPR dan pejabat negara, juga harus dikecualikan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat memberikan dampak yang lebih terasa, meskipun diakuinya, masih jauh dari cukup untuk menutupi lubang defisit yang menganga lebar.
"Pemangkasan gaji harus disertai pemangkasan tunjangan pejabat K/L. Kalau gaji dipangkas tapi tunjangan masih besar, itu percuma. Selain itu, pajak PPh anggota DPR dan pejabat negara yang sebelumnya ditanggung pemerintah harus dikecualikan," tegas Bhima, memberikan gambaran bahwa upaya efisiensi ini membutuhkan langkah yang lebih komprehensif dan berani.
