fixmakassar.com – Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rapat Paripurna Kamis, 19 Februari 2026, secara resmi menyetujui penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpahankam) berupa kapal patroli M-Class senilai 1,9 miliar yen dari Pemerintah Jepang. Keputusan ini menjadi angin segar bagi penguatan armada pertahanan nasional, sekaligus menandai pembatalan rencana hibah serupa dari Korea Selatan.
Persetujuan hibah dari Jepang, yang merupakan bagian dari program Official Security Assistance (OSA), disahkan setelah Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, "Apakah laporan Komisi I DPR RI atas persetujuan penerimaan hibah patrol boat 18 M-class dari pemerintah Jepang dapat disetujui?" Jawaban serentak "Setuju" dari peserta paripurna menjadi palu godam yang mengesahkan langkah strategis ini. Kapal patroli ini diharapkan menjadi penjaga laut yang tangguh, memperkuat garis depan pertahanan maritim Indonesia.
Di sisi lain, Puan Maharani juga meminta persetujuan dewan terkait pembatalan hibah Alpalhankam dari Korea Selatan. Pimpinan DPR telah menerima surat dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia bernomor B/185/M/I/2026 tertanggal 27 Januari 2026, yang berisi pemberitahuan pembatalan rencana hibah tersebut. "Untuk itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap pembatalan rencana penerimaan hibah Alpalhankam dari Korea Selatan apakah dapat disetujui?" tanya Puan, yang kembali dijawab "Setuju" oleh peserta rapat. Keputusan ini menunjukkan adanya kompas strategis yang jelas dalam menentukan mitra pertahanan.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan rapat mendalam bersama jajaran Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Keuangan. "Komisi I menyetujui penerimaan hibah patrol boat 18M class senilai 1,9 miliar yen dari pemerintah Jepang ke TNI AL melalui OSE," tegas Dave. Persetujuan ini bukan sekadar penerimaan aset, melainkan investasi jangka panjang untuk kedaulatan negara.
Puan Maharani menegaskan bahwa persetujuan ini bertujuan utama untuk memperkuat pertahanan nasional. Namun, perhatian DPR tidak hanya terpaku pada sektor pertahanan. Puan juga menyoroti komitmen DPR terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, penguatan UMKM, dan perlindungan tenaga kerja. "Di bidang sosial dan budaya, penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak terus menjadi perhatian DPR," imbuhnya, menunjukkan bahwa pertahanan negara adalah bagian dari visi pembangunan bangsa yang lebih luas, mencakup setiap pilar kehidupan masyarakat.
