fixmakassar.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah proaktif dengan memperpanjang program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras hingga akhir Februari 2026. Keputusan ini ibarat jangkar yang dilempar untuk menahan gejolak harga di tingkat konsumen, didukung oleh ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini berada di titik tertinggi.
Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, pada Rabu (4/2/2026), menegaskan urgensi keberlanjutan program ini. "SPHP beras sangat penting untuk terus digulirkan. Stok Cadangan Beras Pemerintah kita saat ini paling tinggi, sehingga intervensi ke pasaran seperti ini menjadi senjata ampuh untuk menekan harga beras. Ini juga memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang baik dan wajar," jelas Maino, seolah menabur benih ketenangan di tengah kekhawatiran masyarakat. Program SPHP ini merupakan kelanjutan dari inisiatif tahun 2025 yang telah berhasil dijalankan di awal 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) oleh Bapanas.
Perpanjangan hingga akhir Februari 2026 ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Perum Bulog bersama para pemangku kepentingan di daerah. "Untuk perpanjangan sampai akhir Februari, kami mendorong Bulog di daerah-daerah untuk mengoptimalkan penjualan beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan berbagai kanal lainnya. Tim Satgas Saber Pelanggaran Pangan Bapanas yang sedang turun ke daerah juga kami minta untuk turut membantu percepatan penyaluran beras SPHP," terang Maino, menekankan pentingnya sinergi.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi penjualan beras SPHP tercatat mencapai angka impresif 902,7 ribu ton. Angka ini masih merupakan bagian dari perpanjangan program SPHP beras tahun 2025. Pemerintah berharap, hingga akhir Februari 2026, Perum Bulog dapat semakin menggenjot pedal gas penyaluran beras SPHP ke masyarakat, terutama menjelang dimulainya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan yang kerap memicu peningkatan permintaan.
Dalam warkat Bapanas, Perum Bulog diinstruksikan untuk memaksimalkan penjualan tonase melalui beragam kanal yang telah ditetapkan. Penyaluran beras SPHP dapat dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan pemerintah daerah dan BUMN, koperasi pemerintah daerah, Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kota, serta swalayan atau ritel modern. Ini ibarat membuka banyak pintu agar beras mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, program SPHP beras tahun 2026 sendiri telah memperoleh persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan pada akhir Januari 2026. Nilai ABT yang disetujui mencapai Rp 4,97 triliun, ekuivalen dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras SPHP kepada masyarakat. Namun, masih diperlukan proses administrasi pemindahan ABT ke dalam anggaran Bapanas, sehingga pelaksanaan SPHP beras tahun 2026 diperkirakan baru dapat mengibarkan layarnya pada Maret mendatang.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, melaporkan, "Terkait upaya stabilisasi harga di tingkat konsumen, kami laporkan per 31 Januari 2026 realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 902.748 ton atau setara dengan 60,18% dari target tahunan." Dengan dukungan anggaran yang kuat dan strategi penyaluran yang masif, Bapanas bersama Perum Bulog diharapkan dapat menjaga kontinuitas pelaksanaan program SPHP beras tanpa jeda, memastikan roda stabilisasi harga terus berputar demi kesejahteraan dan ketenangan masyarakat.
