fixmakassar.com – Pemerintah, bak jagoan yang siap membela rakyatnya dari serangan inflasi, melancarkan serangan balik terhadap lonjakan harga beras. Melalui Badan Pangan Nasional (NFA), upaya mengendalikan harga beras terus digencarkan, khususnya di 214 kabupaten/kota yang masih bergelut dengan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Strategi andalannya? Menggenjot distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke ritel modern.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa kehadiran beras SPHP di ritel modern bagaikan benteng pertahanan harga. Dengan harga HET Rp 12.500/kg (Rp 62.500/5kg), ritel modern diharapkan mampu menjadi penyeimbang harga di pasar tradisional, mencegah harga beras melambung tinggi. "Ritel modern adalah price maker, jadi harga di sana akan sesuai HET, dan otomatis harga di pasar rakyat tidak akan jauh berbeda," ujar Ketut.
Sasaran utama program ini tersebar di 33 provinsi, terbagi dalam tiga zona. Zona 1 mencakup 113 kabupaten/kota, Zona 2 sebanyak 81 kabupaten/kota, dan Zona 3 20 kabupaten/kota. Hasilnya pun mulai terlihat. Pada minggu pertama September, jumlah daerah dengan harga beras medium sesuai atau di bawah HET meningkat signifikan, mencapai 246 kabupaten/kota, naik 49,8% dari minggu ketiga Agustus.
Penyaluran beras SPHP hingga 3 September telah mencapai 126.200 ton, dengan rata-rata penjualan harian 5.900 ton dalam seminggu terakhir. Bahkan, capaian tertinggi mencapai 9.700 ton dalam sehari! Selain ritel modern, program Gerakan Pangan Murah (GPM) juga dimaksimalkan untuk menjangkau masyarakat luas.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menambahkan bahwa keberadaan beras SPHP di ritel modern penting untuk memberikan pilihan beragam kepada masyarakat, bukan hanya beras dengan spesifikasi khusus yang harganya lebih tinggi. Pemerintah pun akan mengatur regulasi beras khusus ini, dengan mewajibkan produsen memiliki sertifikat izin edar.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, mengungkapkan relaksasi alur proses distribusi untuk mengatasi kendala di pasar tradisional, terutama di daerah dengan tantangan geografis seperti Papua. Bulog bahkan mengusulkan pembangunan gudang filial untuk mempermudah distribusi.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu menjinakkan laju harga beras, memberikan nafas lega bagi masyarakat, dan memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga. Pemerintah, bagaikan kapten kapal yang memimpin armada melawan badai, bertekad untuk memenangkan pertempuran melawan inflasi ini.
